Peta perbedaan jenis sistem parlementer ██ Monarki konstitusional di mana kekuasaan berada di tangan parlemen. ██ Republik parlementer di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara. ██ Republik parlementer dengan presiden eksekutif dituding oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen 
Istana Westminster, "Ibu semua parlemen."
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen mempunyai peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen mempunyai wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun mampu menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan kegiatan yang dipekerjakan mengeluarkan semacam mosi tanpa percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen mampu mempunyai seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya dijadikan simbol kepala negara saja.
Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tanpa langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dinyatakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tanpa berada pemisahan kekuasaan yang jelas sela cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa belum cukupnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.
Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Tanpa cukupnya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang belum cukup stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya mempunyai pembedaan yang jelas sela kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara dituding sebagai dengan kekuasaan seberapa atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga mempunyai seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.
Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dsb-nya.
Ciri-ciri sistem parlementer
| Pendalaman teori | Republik konstitusional | Monarki konstitusional |
|---|
| Presidensial | Semipresidensial | Parlementer | Parlementer |
|---|
| Kepala negara | Presiden | Raja/Ratu |
| Kepala pemerintahan | Presiden | Perdana Menteri |
| Kekuasaan kepala negara | tanpa tak tertentu | tertentu |
| Masa kedudukan kepala negara | ditentukan jangka waktu
(maksimal 2 periode) | seumur hidup |
| Masa kedudukan kepala pemerintahan | ditentukan jangka waktu
(maksimal 2 periode) | tanpa ditentukan jangka waktu |
| Kekuasaan negara | Pemisahan atau pembagian | Hanya pemisahan |
| Hak prerogratif untuk eksekutif | Presiden | Perdana Menteri |
| Hak kekuasaan wilayah negara | Presiden | Perdana Menteri |
| Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut | Presiden | Perdana Menteri |
| Tampilan kepala negara dalam kabinet | ya | tanpa
(kecuali berada undangan Perdana Menteri) |
| Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif | tanpa | ya |
| Eksekutif dijatuhkan legislatif | tanpa | ya |
| Kedudukan eksekutif | Partai politik dan profesional | Hanya Partai Berkuasa
Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi) |
| Pembubaran legislatif oleh eksekutif | tanpa | ya |
| Keputusan kepala negara | tanpa mampu diganggu gugat
(keputusan mutlak) | mampu diganti melalui legislatif |
| Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih | ya | tanpa |
| Keterlibatan babak keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif | ya | tanpa |
| Banyak keturunan dalam kedudukan kepala negara | tanpa tentu | hanya satu |
| Rangkap kedudukan kepala negara | ya | tanpa |
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan
bersama dengan legislatif | Presiden | Perdana Menteri |
| Pemilihan kepala negara | dituding penduduk (langsung) atau
parlemen (tidak langsung) | diwariskan turun temurun menurut UU |
| Pemilihan kepala pemerintahan | dituding penduduk (langsung) atau
parlemen (tidak langsung) | dituding Presiden | dituding penduduk (langsung) atau
parlemen (tidak langsung) |
| Hukuman kepada kepala negara | Pemakzulan | ? |
| Hukuman kepada kepala pemerintahan | Pemakzulan | Mosi tak percaya |
| Lingkungan Istana Negara | kalangan umum | pribadi |
| Kedudukan elite/orang kaya | setara | dianggap bangsawan/feodal |
Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:
- Dipimpin oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dipimpin oleh presiden/raja.
- Kekuasaan eksekutif presiden dituding oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berlandaskan undang-undang.
- Perdana menteri mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan menyetop menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
- Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- Kekuasaan eksekutif mampu dijatuhkan oleh legislatif.
Keunggulan dan kelemahan sistem parlementer
Keunggulan Sistem Pemerintahan Parlementer:
- Pembuat kebijakan mampu ditangani secara cepat karena gampang terjadi penyesuaian pendapat sela eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
- Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
- Beradanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet dijadikan barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Tanpa cukup Sistem Pemerintahan Parlementer:
- Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet mampu dijatuhkan oleh parlemen.
- Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tanpa bisa ditentukan kesudahannya sesuai dengan masa kedudukannya karena sewaktu-waktu kabinet mampu usai.
- Kabinet mampu mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para babak kabinet adalah babak parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, babak kabinet mampu mengusai parlemen.
- Parlemen dijadikan tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka dijadikan babak parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk dijadikan menteri atau kedudukan eksekutif selisihnya.
Negara dengan sistem pemerintahan parlementer
Sansad Bhavan, yang dibangun parlemen demokrasi terbesar,
India.
The Parlemen New South Wales adalah parlemen
Australia yang tertua. Pemilu pertama diselenggarakan pada 1843.
Parlemen Selandia Baru.
Yang dibangun administratif parlemen Albania
Parlemen Nasional Papua Nugini.
National Parliament of East Timor.
Council of Representatives of Iraq.
Sistem Unikameral
Sistem Bikameral
Lihat juga
Referensi
- ^ Dewan Union is defined in constitution Iraq but does not currently exist.
- ^ Lakota, Igor (2006). Sistem nepopolne dvodomnosti v slovenskem parlamentu (diplomska naloga) [system incomplete bicameralism in Slovenian Parlemen (diploma sis)] (in Slovene). Faculty Social Sciences, University Ljubljana. p. 59. Retrieved 16 December 2010.
Sumber :
m.andrafarm.com, kategori-antropologi.kuliah-karyawan.com, wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, dsb.
