Kedaulatan

Anggota dari seri artikel tentang
Politik
Ballot box
Portal politik

Kedaulatan merupakan suatu hak eksklusif kepada menduduki suatu wilayah pemerintahan, penghuni, atau atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua teori merupakan sesuai pemberian dari Tuhan atau Penghuni [1]. Dalam hukum konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kemudi penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau ketentuan yang tidak boleh dilampaui teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan beragam organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Penentuan apakah suatu entitas merupakan suatu entitas yang berdaulat bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan seringkali merupakan masalah sengketa diplomatik.

Sebagian konsep mengenai kedaulatan dan pemegang kedaulatan suatu negara setelah revolusi Perancis dipercakapkan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique (Mengenai Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hak Politik) membagi tingkat kedaulatan dijadikan dua merupakan de facto dan de jure.

Rujukan

  1. ^ Hugo Grotius, DE IURE BELLI AC PACIS, Janssonio-Waesbergios, 1735

Pranala luar



Sumber :
id.wikipedia.org, civitasbook.com (Ensiklopedia), kategori-antropologi.kpt.co.id, wiki.edunitas.com, dsb.