Perluasan ASEAN

██ Bagian Penuh ASEAN
██ Pengamat ASEAN
██ Kandidat Bagian ASEAN
ASEAN Plus Three
East Asia Summit
Forum Regional ASEAN

Perluasan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara yaitu proses memperluas Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan diterimanya negara-negara bagian baru. Proses ini dimulai dengan lima bagian ASEAN yang asli, yang mendirikan asosiasi melewati penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tahun 1967. Sejak itu, keanggotaan ASEAN telah berkembang dijadikan sepuluh dengan diterimanya bagian terbaru, Kamboja, pada tahun 1999.

Kala ini, perundingan sedang aci untuk diterimanya dua negara lagi, Papua Nugini[1][2] dan Timor Leste[3]

Kriteria

Salah satu kriteria untuk keanggotaan yaitu bahwa calon bagian harus setuju untuk menerima atau dijadikan bagian dari semua traktat, perjanjian, dan kesepakatan di ASEAN, dimulai dengan semua yang diuraikan dalam Deklarasi Bangkok dari 8 Agustus 1967 dan yang dijabarkan dan dikembangkan dalam beragam traktat, perjanjian, dan kesepakatan ASEAN. Salah satu keprihatinan bersama yang harus diatasi melewati negosiasi yaitu kemampuan calon bagian untuk berpartisipasi dalam ASEAN Free Trade Area dan semua pengaturan kerjasama ekonomi lainnya. Salah satu agenda orientasi penting untuk calon bagian yaitu kehadirannya pada pertemuan ASEAN dan partisipasi dalam proyek-proyek kerjasama.[4]

Deklarasi Bangkok tidak menetapkan syarat apapun untuk keanggotaan selain lokasi negara itu di Asia Tenggara dan prinsip-prinsip yang biasa dalam hubungan antarnegara. ASEAN mempunyai kriteria keanggotaan tidak berkaitan dengan watak pemerintah, sistem adicita dan orientasi, kebijakan ekonomi, atau tingkat pembangunan. Bila hadir kriteria untuk keanggotaan, sebuah asosiasi regional tidak hendak mungkin di Asia Tenggara, mengingat keragamannya.[5] Untuk mampu diterima sebagai negara bagian ASEAN, negara harus melindungi kedutaan di semua negara bagian kala ini blok tersebut.[6]

Kriteria untuk pengamat

Para pejabat ASEAN senior telah sepakat pada 1983 bahwa status pengamat "hanya mampu diberikan untuk calon bagian ASEAN yang memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk keanggotaan ASEAN". Salah satu kriteria menyatakan, "Hanya negara-negara di Asia Tenggara mampu bergabung ASEAN."[5]

Kriteria untuk ASEAN Regional Forum

ASEAN Regional Forum, diskusi multilateral antara Asia Pasifik negara ditujukan untuk menampik diskusi dan konsultasi, juga memasarkan membangun kepercayaan dan diplomasi preventif di seluruh wilayah.[7] Kriteria keanggotaan untuk GGA, serta Mitra Diskusi lain, dituangkan dalam ARF kedua pada tahun 1996, di Jakarta. Menteri-menteri ARF mengadopsi kriteria yang mengharuskan bahwa peserta ARF yaitu negara yang berdaulat, yang atas permintaan Cina, jelas dimaksudkan untuk mengecualikan Taiwan. Mereka harus "mematuhi dan menghormati sepenuhnya keputusan dan pernyataan yang sudah dibuat oleh ARF". Kriteria ini menekankan bahwa negara-negara bagian ASEAN "secara otomatis" mengambil bagian dalam ARF. [5]

Perluasan pada masa depan

Papua Nugini

Papua Nugini berbagi pulau Nugini, pulau terbesar kedua di dunia, dengan dua provinsi Indonesia

Papua Nugini, atau PNG, sebuah negara bagian Persemakmuran, telah dijadikan pengamat dari blok regional sejak tahun 1976, lebih awal daripada bagian yang non-asli lain ASEAN. Kenyataan bahwa Papua Nugini, sebuah negara di luar Asia Tenggara telah mendapatkan status pengamat karena penerimaan Papua Nugini dilangsungkan sebelum acinya keputusan tahun 1983 yang membatasi hanya negara-negara Asia Tenggara yang dapat dijadikan bagian dari blok regional ini.

Selama Pertemuan Menteri ke-29 ASEAN yang diadakan di Jakarta, di 1996, Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Kilroy Genia menyatakan keinginan negaranya untuk lebih memperkuat interaksinya dengan ASEAN dengan mengusulkan agar Papua Nugini diberikan keanggotaan status bagian rekan yang permanen dengan ASEAN. [8] Perdana Menteri Papua Nugini yang sekarang, Michael Somare menunjukkan selama kunjungannya ke salah satu negara bagian pendiri ASEAN, Filipina, pada 2009 bahwa negaranya siap dan dapat memenuhi semua persyaratan keanggotaan dalam kelompok regional ini.[9].

Lokasi geografis negara itu perkiraan menghalangi masuknya PNG dijadikan bagian ASEAN. Meski hadir tidak lebih jauh dari Jakarta, kantor pusat ASEAN, dibandingkan dengan Myanmar utara, PNG secara geografis bukanlah bagian dari Asia Tenggara, ataupun daratan Asia. Ketika negara itu diberikan status pengamat psda 1976, diakui bahwa PNG mempunyai wilayah politik dan ekonomi yang sama dengan bagian ASEAN, dan terhubung secara geografis, karena negara membentuk setengah dari pulau mulia New Guinea, dengan provinsi Papua dan Papua Barat milik Indonesia yang membentuk paruhan lainnya. Sejak itu, Papua Nugini telah menanti dalam ketidakpastian selama 35-tahun yang panjang sambil mengharapkan izin untuk dijadikan bagian penuh.

Timor Leste

José Ramos-Horta berkeinginan Timor Leste dapat bergabung ASEAN sebelum 2012

Awal 2011, Timor Leste berencana untuk mengajukan surat permohonan untuk Sekretariat ASEAN di Indonesia untuk dijadikan bagian ASEAN kesebelas pada KTT di Jakarta. Indonesia telah menunjukkan sambutan hangat ke Timor Leste.[10][11][12] Negara yang meraih kemerdekaan pada 2002 memulai debutnya di SEA Games, event multi-olahraga yang umumnya terkait dengan ASEAN, dari 2003. Negara ini pertama kali diundang untuk Forum Regional ASEAN pada tahun 2005, sehingga negara 25 untuk bergabung dengan forum. Perjuangan terbesar bagi negara yaitu melindungi kedutaan mulia di seluruh bagian ASEAN; dari 10 bagian kala ini asosiasi regional, salah satu negara termuda di dunia hanya mempertahankan empat kedutaan.[13]. Namun, José Ramos-Horta, presiden republik demokratis ini dapat diterima ASEAN sebelum 2012.[14]

Belum cukupnya konsensus mengenai pertanyaan keanggotaan Timor Timur telah mencegah ASEAN dari tiba di keputusan tentang status pengamat ASEAN untuk Timor Timur dan acession untuk Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama. Perjanjian itu membuat perbedaan yang jelas antara hak penandatangan regional dan non-regional, tapi apakah Timor Timur bagian dari wilayah itu masih dapat diperdebatkan.[5]

Meskipun ASEAN tidak mempunyai kriteria keanggotaan tentang adicita politik, tetapi beberapa negara-negara ASEAN mempunyai kesulitan dengan keanggotaan belakangnya Timor Timur, termasuk kebijakan luar negeri orientasi Timor Timur, kehadiran dugaan Portugis fungsionaris seluruh pemerintah, dan keberatan Burma untuk artikel media dengan tokoh Timor Timur mendukung dari Liga Nasional untuk Demokrasi. Beberapa negara bagian khawatir bahwa, setelah mengalami masuknya empat bagian yang relatif terbelakang, ASEAN hendak mengakui satu yang jauh lebih buruk.[5]

Bangladesh

Laos mendukung Bangladesh mendapatkan status pengamat di ASEAN.[15] Bangladesh menambah 140 juta konsumen ke daerah perdagangan lepas ASEAN, bila ASEAN membesar untuk memasukkan Bangladesh.

Sumber acuan


 
Pemerintahan
 
Negara bagian
 
Perluasan
 
KTT/forum
 
Artikel terkait


Sumber :
wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, m.andrafarm.com, kategori-antropologi.program-reguler.co.id, dsb.