Demokrasi

Demokrasi memungkinkan rakyat menentukan pemimpinnya melalui pemilihan umum.

Demokrasi merupakan suatu bangun pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya bermula dari rakyat, baik dengan cara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).^[1] Istilah ini bermula dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat",^[2] yang diwujudkan dari ucap δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan masa zaman ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.^[3] Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bangun pemerintahan, merupakan pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan tidak kekurangan di tangan orang banyak (rakyat).^[4] Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan kepada rakyat".^[5] Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi tidak kekurangan di tangan rakyat dan rakyat memiliki hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam menertibkan kebijakan pemerintahan.^[6] Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.^[7]

Demokrasi dapat diwujudkan dijadikan suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada penduduk umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka.^[5] Dengan tidak kekurangannya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari.^[5] Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun pada masa permulaan dapat diwujudkannya belum semua orang dapat mengedepankan pendapat mereka melainkan hanya laki-laki saja.^[8] Sementara itu, wanita, budak, orang asing dan warga yang orang tuanya bukan orang Athena tidak memiliki hak kepada itu.^{[9] [8]}

Di Indonesia, kebangkitan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan mewujudkan penduduk sosialis.^[10] Bagi Gus Dur, landasan demokrasi merupakan keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan kepada menertibkan hidupnya, sesuai dengan apa yang beliau inginkan.^[11] Masalah keadilan dijadikan penting, dalam arti setiap orang memiliki hak kepada menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta bantuan kepada mencapai hal tersebut.^[11]

Pengertian Demokrasi Menurut Para Pandai

Abraham Lincoln 

Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan kepada rakyat.

Charles Costello 

Demokrasi merupakan sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan norma budaya kepada mengawal hak-hak perorangan warga negara.

John L. Esposito 

Demokrasi pada landasannya kekuasaan merupakan dari dan kepada rakyat. Oleh sebabnya, semuanya berhak kepada berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, pasti saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Hans Kelsen 

Demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat dan kepada rakyat. Yang melakukan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melakukan kekuasaan Negara.

Sidney Hook 

Demokrasi merupakan bangun pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting dengan cara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan dengan cara bebas dari rakyat matang.

Rifhi Siddiq 

Demokrasi merupakan suatu bangun pemerintahan yang kedaulatannya dipegang oleh rakyat bertujuan mensejahterakan rakyat dan hak dan kewajiban rakyatnya diakui dengan cara hukum ketatanegaraan.

C.F. Strong 

Demokrasi merupakan Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari penduduk ikut serta dalam politik atas landasan sistem perwakilan yang menjamin pemerintah yang belakang sekalinya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.

Hannry B. Mayo 

Kebijaksanaan umum ditentukan atas landasan mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi dengan cara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diadakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.

Merriem 

Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilaksanakan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilaksanakan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan dengan cara periodik; rakyat umum khususnya kepada mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.

Samuel Huntington 

Demokrasi tidak kekurangan bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem ditunjuk melalui suatu pemilihan umum yang tidak sewenang-wenang, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para yang akan menjadi bebas bersaing kepada memperoleh suara dan hampir seluruh warga matang dapat memberikan suara.

Sejarah demokrasi

Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh warga Yunani, bangun sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia.^[9] Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki sebagian negara kota yang independen.^[9] Di setiap negara kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul kepada mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau mufakat.^[9]

Barulah pada 508 SM, warga Athena di Yunani mewujudkan sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern.^[9] Yunani kala itu terdiri dari 1,500 negara kota (poleis) yang kecil dan independen.^{[12] [3]} Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, tidak kekurangan yang oligarki, monarki, tirani dan juga demokrasi.^[3] Antara lain terdapat Athena, negara kota yang mencoba sebuah model pemerintahan yang baru masa itu merupakan demokrasi langsung.^[13] Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kali merupakan Solon, seorang penyair dan negarawan.^[3] Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya pada 594 SM dijadikan landasan bagi demokrasi di Athena namun Solon tidak berhasil membuat perubahan.^[3] Demokrasi baru dapat tercapai zaman kesudahan oleh Kleisthenes, seorang bangsawan Athena.^[3] Dalam demokrasi tersebut, tidak tidak kekurangan perwakilan dalam pemerintahan sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan.^[14] Namun dari sekitar 150,000 warga Athena, hanya seperlimanya yang dapat dijadikan rakyat dan menyuarakan pendapat mereka.^[8]

Demokrasi ini kesudahan diturut oleh bangsa Romawi pada 510 SM hingga 27 SM.^[9] Sistem demokrasi yang dipakai merupakan demokrasi perwakilan dimana terdapat sebagian perwakilan dari bangsawan di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di Majelis.^[14]

Bentuk-bentuk demokrasi

Dengan cara umum terdapat dua bangun demokrasi merupakan demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.^[5]

Demokrasi langsung

Demokrasi langsung merupakan suatu bangun demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan.^[5] Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.^[5] Sistem demokrasi langsung dipakai pada masa permulaan dapat diwujudkannya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus didudukkan, seluruh rakyat berkumpul kepada membahasnya.^[5] Di era modern sistem ini dijadikan tidak praktis sebab umumnya populasi suatu negara cukup agung dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit.^[5] Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu kepada mempelajari semua permasalahan politik negara.^[5]

Demokrasi perwakilan

Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum kepada menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.^[5]

Prinsip-prinsip demokrasi

Rakyat dapat dengan cara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan politik dan sosial.

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.^[15] Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kesudahan dikenal dengan "soko pendidik demokrasi".^[16] Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:^[16]

1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;
4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas, tidak sewenang-wenang dan jujur;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Ronde hukum yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah dengan cara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Asas pokok demokrasi

Gagasan pokok atau gagasan landasan suatu pemerintahan demokrasi merupakan pengakuan hakikat manusia, merupakan pada landasannya manusia memiliki kemampuan yang sama dalam hubungan sosial.^[17] Berdasarkan gagasan landasan tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:^[17]

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat kepada lembaga perwakilan rakyat dengan cara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya tidak kekurangannya tingkah laku yang dibuat pemerintah kepada mengawal hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Ciri-ciri pemerintahan demokratis Dalam perkembangannya, demokrasi dijadikan suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia.^[4] Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi merupakan sebagai berikut:^[4]

1. Tidak kekurangannya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Tidak kekurangannya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
3. Tidak kekurangannya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Tidak kekurangannya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
5. Tidak kekurangannya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Tidak kekurangannya pers (media massa) yang bebas kepada menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Tidak kekurangannya pemilihan umum kepada memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
8. Tidak kekurangannya pemilihan umum yang bebas, jujur, tidak sewenang-wenang kepada menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Tidak kekurangannya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

Sumber referensi