Politik yaitu anggota pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang diantaranya berwujud anggota pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.[1] Pengertian ini merupakan upaya penggabungan selang bermacam rumusan yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Politik yaitu seni dan ilmu kepada meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga bisa ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu selang lain:
- politik yaitu usaha yang ditempuh penduduk kepada membentuk kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
- politik yaitu hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
- politik merupakan cara yang diarahkan kepada memperoleh dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
- politik yaitu segala sesuatu tentang anggota perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Dalam konteks memahami politik butuh dipahami sebagian kunci, selang lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, anggota politik, dan juga tidak kalah pentingnya kepada mengetahui seluk beluk tentang partai politik.
Etimologi
Politik bermula dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani τα πολιτικά (politika - yang berkomunikasi dengan negara) dengan akar katanya πολίτης (polites - warga negara) dan πόλις (polis - negara kota).
Secara etimologi kata "politik" masih berkomunikasi dengan polisi, kebijakan. Kata "politis" artinya hal-hal yang berkomunikasi dengan politik. Kata "politisi" artinya orang-orang yang menekuni hal politik.
Ilmu politik
Teori politik
Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik diantaranya yaitu filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dsb.
Terdapat jumlah sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia selang lain: anarkisme,autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme, feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dsb.
Lembaga politik
Secara awam artinya suatu organisasi, tetapi lembaga bisa juga merupakan suatu adat atau perilaku yang terpola. Perkawinan yaitu lembaga sosial, baik yang diakui oleh negara lewat KUA atau Catatan Sipil di Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa pengakuan negara. Dalam konteks ini suatu organisasi juga yaitu suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu kepada menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa formal maupun informal. Lembaga politik yaitu perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.
Anggota pilihan pejabat, yakni anggota penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan selanjutnya menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) yaitu lembaga demokrasi. Bukan lembaga anggota pilihan umumnya (atau sekarang KPU-nya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita kepada duduk di parlemen.
Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui anggota transisi menuju demokrasi seperti indonesia saat ini yaitu pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan kepada dan atas nama orang jumlah bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang wajib diatasi yaitu merobah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa benar kedudukan mesti bagi orang-orang sesuai kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai penduduk biasa) menjadi lembaga yang membuka dan mencerminkan keinginan orang jumlah kepada memperoleh kesejahteraan.
Kepada melembagakan demokrasi dibutuhkan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis mencapai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terjaga hak-haknya bahkan dibantu oleh negara kepada bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berkomunikasi dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlangsung.
Partai dan Golongan
Hubungan Internasional
Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional yaitu hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser kepada meliputi semua interaksi yang berlanjut lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, bermacam organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.
Peran perusahaan multinasional seperti Monsanto dalam WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) contohnya mungkin jauh lebih agung dari peran Republik Indonesia. Transparancy International laporan indeks persepsi korupsi-nya di Indonesia mempunyai pengaruh yang agung.
Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB wajib mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa menciptakan keputusan efektif, setelah akhir-akhirnyanya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai daya Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif kepada melegitimasi suatu gerakan internasional sebagai gerakan multilateral dan bukan gerakan unilateral atau sepihak. Upaya AS kepada memperoleh dukungan atas inisiatifnya menyerbu Irak dengan melibatkan PBB, merupakan bukti dibutuhkannya legitimasi multilateralisme yang dilaksanakan lewat PBB.
Kepada mengatasi bermacam konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di bermacam belahan dunia contohnya, saat ini sudah benar usulan kepada menciptakan pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan benar di bawah komando PBB. Hal ini disandarkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi bermacam konflik bersenjata. Saat contohnya PBB telah mempunyai semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh Sekertaris Jendral PBB kepada beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lolos dari Republik Indonesia.
Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan memengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya pemerintahan dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu negara (konfederasi?).
Masyarakat
yaitu sekumpulan orang orang yang mendiami wilayah suatu negara.
Kekuasaan
Dalam teori politik menuding pada kemampuan kepada menciptakan orang lain menerapkan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Max Weber menyuratkan benarnya tiga sumber kekuasaan: pertama dari perundangundangan yakni kewenangan; kedua, dari kekerasan seperti penguasaan senjata; ketiga, dari karisma.
Negara
negara merupakan suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya, dan mempunyai kedaulatan kepada menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. ketentuan yang tersebut diatas merupakan syarat berdirinya suatu negara menurut konferensi Montevideo pada tahun 1933
Tokoh dan pemikir ilmu politik
Tokoh-tokoh politik
Pemikir-pemikir politik
Mancanegara
Tokoh tokoh pemikir Ilmu Politik dari kalangan teoris klasik, modern maupun kontempoter diantaranya adalah: Aristoteles, Adam Smith, Cicero, Friedrich Engels, Immanuel Kant, John Locke, Karl Marx, Lenin, Martin Luther, Max Weber, Nicolo Machiavelli, Rousseau, Samuel P Huntington, Thomas Hobbes, Antonio Gramsci, Harold Crouch, Douglas E Ramage.
Indonesia
Sebagian tokoh pemikir dan penulis materi Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Indonesia adalah: Miriam Budiharjo, Salim Said dan Ramlan Surbakti.
Perilaku politik
Perilaku politik atau (Inggris:Politic Behaviour)adalah perilaku yang dilaksanakan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara kepada menerapkan hak dan kewajibannya guna menerapkan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah:
- Menerapkan anggota pilihan kepada memilih wakil penduduk / pemimpin
- Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat
- Ikut serta dalam pesta politik
- Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
- Berhak kepada menjadi pimpinan politik
- Berkewajiban kepada menerapkan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna menerapkan perilaku politik yang telah ditata secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlangsung
Lihat juga
Sumber rujukan
Sumber :
id.wikipedia.org, andrafarm.com, kategori-antropologi.pahlawan.web.id, wiki.edunitas.com, dsb.
