Hendarman Supandji

Hendarman Supandji
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Petahana
Mulai menjabat 14 Juni 2012
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Didahului oleh	Joyo Winoto, Ph.D
Jaksa Luhur Republik Indonesia
Masa jabatan 9 Mei 2007 – 24 September 2010
Didahului oleh	Abdul Rahman Saleh
Ditukarkan oleh	Darmono (Plt.)
Informasi pribadi
Kelahiran	6 Januari 1947 Klaten, Jawa Tengah
Kebangsaan	Indonesia
Relasi	Hendardji Soepandji (adik)[1]
Alma mater	Universitas Diponegoro
Agama	Islam

Hendarman Supandji (lahir di Klaten, Jawa Tengah, 6 Januari 1947) merupakan Jaksa Luhur Indonesia sejak 9 Mei 2007 hingga 24 September 2010. Beliau menukarkan Abdul Rahman Saleh dan ditukarkan oleh Wakil Jaksa Luhur Darmono (sebagai pelaksana tugas). Sebelum diberhentikan, sejak tanggal 22 September 2010 keabsahan jabatan Hendarman diperbantahkan menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan Yusril Ihza Mahendra terhadap masa jabatan jaksa luhur dalam UU No. 16 Tahun 2004. Beliau merupakan kakak kandung dari Bakal Yang akan menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012 - 2017, Hendardji Soepandji dan Gubernur Lemhanas periode 2010 - 2015, Budi Susilo Soepandji.

Edukasi

• SMA Negeri 1 Magelang (1965)
• Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1972)

Karir

• Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, 1979-1981
• Pusat Operasi Intelijen Kejaksaan Agung, 1982-1983
• Diperbantukan di Badan Koordinasi Instruksi Presiden untuk masalah narkotika dan diperbantukan di Botasupal Bakin, 1984-1985.
• Kepala seksi penanggulangan tindak pidana umum intelijen Kejaksaan Agung, 1985-1990
• Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok, 1990-1995
• Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung, 1995-1996
• Asisten Perdata dan TUN di Kejati Palembang, 1996-1997
• Staf khusus Jaksa Agung, 1998
• Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung, 1998-2002
• Jaksa tinggi di Yogyakarta dan Sekretaris Jaksa Luhur Muda Pengawasan
• Jaksa Luhur Muda Pidana Khusus 25 April, 2002-2004
• Jaksa Luhur 2007-2010
• Kepala Badan Pertanahan Nasional

Jaksa luhur

Kontroversi keputusan MK

Menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 September 2010 yang mengabulkan sebagian gugatan Yusril Ihza Mahendra terhadap masa jabatan jaksa luhur dalam UU No. 16 Tahun 2004, keabsahan jabatan Hendarman menjadi diperbantahkan. Menurut Ketua MK Mahfud MD, berdasarkan keputusan tersebut, sejak 22 September 2010 pukul 14.35 WIB, Hendarman tanpa kembali menjadi Jaksa Luhur yang sah. Sementara pemerintah melintasi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, tetap berkeyakinan bahwa jabatan Hendarman sah karena tanpa mempunyai anggota dalam keputusan MK yang menerangkan apa yang dinyatakan oleh Mahfud tersebut.^{[2][3][4][5][6][7]}

Pada tanggal 24 September 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghabisi perdebatan dengan mengeluarkan keputusan presiden yang menyudahi Hendarman. Sejak dibawa keluarnya keppres tersebut, Hendarman resmi diberhentikan dan tugas serta wewenangnya dilaksanakan oleh Wakil Jaksa Luhur Darmono sebagai pejabat sementara.^[8][9]

Referensi