Pasukan pemelihara perdamaian

Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Eritrea.

Pemelihara perdamaian, menurut makna PBB, merupakan "cara kepada membantu negara-negara yang tercabik-cabik konflik kepada menciptakan kondisi kepada perdamaian yang dapat dipertahankan."^[1]. Pasukan pemelihara perdamaian menjalankan tugas memantau dan mengawasi pengolahan perdamaian di wilayah pasca-konflik dan membantu para bekas tentara yang terlibat dalam memberlakukan kontrak perdamaian yang jangan-jangan telah mereka tandatangani. Bantuan ini dapat mengambil beragam bentuk, termasuk langkah-langkah mendirikan rasa percaya diri, pengaturan pembagian kekuasaan, dukungan kepada pengolahan proses pilihan umum, memperkuat penegakan hukum, dan pembangunan sosial-ekonomi. Karena itu, Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (sering disebut Topi Baja Biru sesuai dengan topi biru muda yang mereka kenakan) dapat mencakup tentara, polisi sipil, dan para petugas sipil lainnya.

Piagam PBB memberikan kepada Dewan Keamanan PBB kekuasaan dan tanggung jawab kepada mengambil sikap yang dibuat bersama kepada memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Karena argumen ini, komunitas internasional biasanya berpaling kepada Dewan Keamanan kepada memberikan otorisasi kepada operasi pemeliharaan perdamaian, dan semua misi Pemeliharaan Perdamaian PBB wajib mendapat otorisasi dari Dewan Keamanan.

Lebih banyak dari operasi-operasi ini dibentuk dan diimplementasikan oleh PBB sendiri dengan pasukan-pasukan yang melayani di bawah komando operasional PBB. Dalam hal ini, para anggota pasukan pemelihara perdamaian tetap menjadi anggota masing-masing angkatan bersenjata mereka, dan tidak membuat bentuk suatu “Pasukan PBB” yang independent, karena PBB tidak memiliki pasukan seperti itu. Apabila keterlibatan langsung PBB dianggap tidak tepat atau tidak memungkinkan, Dewan akan memberikan otirisasi keapda organisasi-organisasi regional seperti misalnya North Atlantic Treaty Organisation (NATO), Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat, atau koalisi dari negara-negara yang bersedia terlibat kepada melakukan tugas memelihara atau memberlakukan perdamaian.

PBB bukanlah satu-satunya organisasi yang telah memerintahkan misi pemeliharaan perdamaian, meskipun beberapa akan mengucapkan bahwa ini merupakan satu-satunya gugusan yang secara legal diizinkan melakukannya. Pasukan-pasukan pemeliharaan perdamaian non-PBB termasuk Misi NATO di Kosovo dan Pasukan dan Pengamat Multinasional di Jazirah Sinai.

Jean-Marie Guéhenno masa ini menjabat sebagai kepala Departemen Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB (DOPP).

Pasukan reaksi cepat

Jumlah administratur PBB yang percaya bahwa operasi pemelihara perdamaian yang sementara sifatnya niscaya akan gagal karena pengiriman dan mandatnya tidak dapat segera dilaksanakan ketika krisis global terjadi. Contohnya, pada waktu genosida Rwanda, PBB tidak dapat mengumpulkan du kungan internasional kepada membantu negara itu. Akibatnya, 800.000 orang dibantai. Kepada mengatasi ketertundaan ini, mempunyai usul kepada menciptakan pasukan reaksi cepat. Pasukan ini selalu siaga dan diadministrasikan oleh PBB serta dikirim oleh Dewan Keamanan PBB. Menurut usul ini, pasukan ini terdiri dari dand idukung oleh para anggota Dewan Keamanan yang mempunyai sekarang dan siap kepada dikirimkan ke tempat-tempat di mana terjadi genosida di masa depan.

Lihat pula

• Departemen Operasi Pemelihara Perdamaian PBB
• Daftar misi penjaga perdamaian PBB
• Daftar negara tempat pasukan pemelihara perdamaian PBB diletakkan sekarang
• Daftar misi pemelihara perdamaian non PBB
• Pasukan dan Pengamat Multinasional
• Garis waktu misi pemelihara perdamaian PBB
• Konsep militer AS mengenai operasi militer non perang
• Perang Tiga Blok
• Pemelihara perdamaian
• Topi baja putih

Rujukan

Pranala luar

• CCRP Bosnia Research and Publications
• Lessons from Bosnia: The IFOR Experience by Larry Wentz (1998)
• Target Bosnia by Pascale Siegel (1998)
• CCRP Kosovo Research and Publications
• Lessons from Kosovo: The KFOR Experience by Larry Wentz (2002)
• Information Campaigns for Peace Operations by Avruch et al. (2000)
• Confrontation Analysis by Nigel Howard (1999)
• Operations Other Than War (1995)
• United Nations eLearning Unit created by ISRG - University of Innsbruck
• Peacekeeping: A Selected Bibliography (2004)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)   Sistem PBB Negara anggota Pengamat Majelis Umum Dewan Keamanan Dewan Ekonomi dan Sosial Sekretariat (Sekretaris Jenderal) Dewan Perwalian Mahkamah Internasional   Program dan lembaga FAO IAEA ICAO IFAD ILO IMF IMO IPCC ITU OHCHR UNCHR UNCTAD UNDCP UNDP UNEP UNESCO UNFIP UNFPA UNHCR UNHRC UN-HABITAT UNIC UNICEF UNIDO UNOCHA UNODC UNRWA UNU UNV UN Women UNWTO UPU WFP WHO WIPO WMO   Resolusi Majelis Umum Dewan Keamanan   Topik terkait Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bendera Markas Agung Piagam Rio+20 Tanda Penghargaan Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa