Nodaku Utara

Nodaku Utara
—  Provinsi  —
Lambang
Slogan: Marimoi Ngone Futuru
Peta lokasi Nodaku Utara
Negara	Indonesia
Hari sah	4 Oktober 1999 (hari jadi)
Dasar hukum	UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003
Ibu kota	Sofifi
Koordinat	3º 40' LS - 3º 0' LU 123º 50' - 129º 50' BT
Pemerintahan
• Gubernur	Thaib Armain
• Wakil Gubernur	Abdul Ghani Kasuba
Lebar
• Total	140.255.32 km2 (54,152.88 mil²)
• Daratan	33.278 km2 (12,849 mil²)
• Perairan	106.977.32 km2 (41,304.17 mil²)
Populasi (2010)[1]
• Total	1.038.087
• Kepadatan	Bad rounding here7.4/km2 (Bad rounding here19/sq mi)
Demografi
• Suku bangsa	Suku Module, Suku Pagu, Suku Ternate, Suku Makian Barat, Suku Kao, Suku Tidore, Suku Buli, Suku Patani, Suku Maba, Suku Sawai, Suku Weda, Suku Gne, Suku Makian Timur, Suku Kayoa, Suku Bacan, Suku Sula, Suku Ange, Suku Siboyo, Suku Kadai, Suku Galela, Suku Tobelo, Suku Loloda, Suku Tobaru, Suku Sahu, Suku Arab, Eropa
• Agama	Islam (76,1%), Protestan (23,1%), Lainnya (0,8%)
• Bahasa	Bahasa Melayu Nodaku Utara
Zona waktu	WIT
Kabupaten	6
Kota	2
Kecamatan	45
Udik/kelurahan	730
Situs web	www.malukuutaraprov.go.id

Nodaku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi yang biasa disingkat sebagai "Malut" ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Nodaku.

Ibukota terletak di Sofifi, Kecamatan Oba Utara, sejak 4 Agustus 2010 menukarkan kota terbesarnya, Ternate yang berfungsi sebagai ibukota sementara selama 11 tahun untuk menunggu kesiapan infrastruktur Sofifi^[2].

Kondisi Geografis

Lebar total wilayah Provinsi Nodaku Utara mencapai 140.255,32 km². Sebagian luhur merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) adalah daratan.

Pulau-Pulau

Provinsi Nodaku Utara terdiri dari 395 pulau luhur dan kecil. Pulau yang dihuni sebanyak 64 buah dan yang tidak dihuni sebanyak 331 buah.

• Pulau Halmahera (18.000 km²)
• Pulau Cibi (3.900 km²)
• Pulau Taliabu (3.195 km²)
• Pulau Bacan (2.878 km²)
• Pulau Morotai (2.325 km²)
• Pulau Ternate
• Pulau Obi
• Pulau Tidore
• Pulau Makian
• Pulau Kayoa
• Pulau Gebe

Sejarah

Sebelum Penjajahan

Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di anggota timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku), yaitu:

• Kesultanan Bacan
• Kesultanan Jailolo
• Kesultanan Tidore
• Kesultanan Ternate.

Pendudukan Militer Jepang

Pada era ini, Ternate menjadi pusat jabatan penguasa Jepang untuk wilayah Pasifik.

Zaman Kemerdekaan

Orde Lama

Pada era ini, posisi dan peran Nodaku Utara terus mengalami kemorosotan, jabatannya sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate selang tahun 1945-1957. Sehabis itu jabatannya dibagi ke dalam beberapa Daerah Tingkat II (kabupaten).

Upaya merintis pembentukan Provinsi Nodaku Utara telah dimulai sejak 19 September 1957. Ketika itu DPRD perpindahan mengeluarkan keputusan untuk membentuk Provinsi Nodaku Utara untuk mendukung perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat melintas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, namun upaya ini terhenti sehabis munculnya peristiwa pemberontakan Permesta.

Pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik dan Parkindo melanjutkan upaya yang pernah dilangsungkan dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Nodaku Utara. DPRD-GR merespons upaya ini dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya pembentukan Provinsi Nodaku Utara. Namun pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan yang telah dilangsungkan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang konkrit.

Orde Baru

Pada masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha ini terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Nodaku Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Soa Sio, Tidore dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota Ternate. Ketiga daerah kabupaten/kota ini masih termasuk wilayah Provinsi Nodaku.

Orde Reformasi

Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi Nodaku termasuk salah satu wilayah potensial yang butuh dilangsungkan percepatan pembangunan melintas pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju pembangunan selang wilayah utara dan selatan dan atau selang wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi.

Atas dasar itu, pemerintah membentuk Provinsi Nodaku Utara (dengan ibukota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Nodaku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Nodaku Tenggara Barat.^[3]

Dengan demikian provinsi ini secara resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Nodaku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Nodaku Utara, Kota Ternate dan Kabupaten Nodaku Utara.

Selanjutnya dibentuk lagi beberapa daerah otonom baru melintas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore.

Kabupaten dan Kota

Pemerintahan

Gubernur

No	Foto	Nama	Mulai Jabatan	Terakhir Jabatan	Keterangan
1.		Saleh Latuconsina (Pejabat Gubernur)	1999	18 April 2002
2.		Sinyo Harry Sarundajang (Pejabat Gubernur)	18 April 2002	25 November 2002	Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno
3.		Thaib Armaiyn	25 November 2002	25 November 2007	Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno.
4.		Timbul Pudjianto (Pejabat Gubernur)	2007	2008	Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD). Hasil pemilihan kepala daerah masih disengketakan selang pasangan Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba dengan pasangan Abdul Gafur dan Aburahim Fabanyo.
5.		Thaib Armaiyn	29 September 2008	29 September 2013
6.		Madjid Husain (pelaksana tugas)	29 September 2013

Perwakilan

DPRD Nodaku Utara hasil Pemilihan Umum Legislatif 2009 tersusun dari 15 partai, dengan perincian sebagai berikut:^[4]

Ekonomi

Perangko Republik Indonesia (2010).

Perekonomian daerah sebagian luhur bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan macam hasil laut lainnya.

Daya gerak ekonomi swasta menunjuk orientasi ekspor, selang lain:

• Pengolahan Kayu (Pulau Halmahera)
• Falabisahaya (Pulau Mangoli)
• Perkebunan Pisang di Galela (Pulau Halmahera)
• Perikanan dengan melibatkan perikanan rakyat oleh PT. Usaha Mina (BUMN) di Panamboang (Pulau Bacan)
• Tambang Emas oleh PT. Nusa Halmahera Mineral di Kao dan Malifut (Pulau Halmahera)
• Tambang Nikel oleh PT. Aneka Tambang di Pulau Gebe dan Pulau Pakal

Transportasi

Jalan Darat

Panjang Jalan

• Jalan negara; sepanjang 58,50 km
• Jalan provinsi; sepanjang 404 km
• Jalan kabupaten; sepanjang 501,20 km

Fisik Jalan

• Jalan aspal; sepanjang 106 km
• Jalan sirtu; sepanjang 6 km
• Jalan tanah; sepanjang 851,7 Km

Kondisi Jalan

• Baik; sepanjang 4 km,
• Sedang; sepanjang 56,3 km
• Rusak ringan; sepanjang 112,7 km
• Rusak berat; sepanjang 474 km
• Belum ditembus; sepanjang 310,4 km

Kendaraan Angkutan (per April 2010)

• Roda dua (ojek); sejumlah > 5000 unit
• Roda empat; sejumlah > 500 unit
  • Mobil Penumpang (Mikrolet dan Carry); sejumlah > 300 unit
  • Mobil (Pick Up) Led Bak R6; sejumlah > 300 unit
• Roda enam; sejumlah 50 unit
  • Mobil Barang (Truck Bak Kayu); sejumlah 100 unit
  • Mobil Barang (Dump Truck); sejumlah 100 unit

Catatan kaki

Pranala luar

• (Indonesia) Situs resmi pemerintah provinsi
• (Indonesia) Informasi Lengkap Seputar Nodaku Utara
• Profil Demografi Maluku+Utara
• Profil Ekonomi Maluku+Utara
• Profil Wisata Maluku+Utara
• Ekonomi Regional Maluku+Utara
• Statistik Regional Maluku+Utara
• (Indonesia) Badan Pusat Statistik: Nodaku Utara
• (Indonesia) Sensus Penghuni 2010 Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Nodaku Utara

Nodaku Utara   Pusat pemerintahan: Sofifi, Kota Tidore Kepulauan · Gubernur: Thaib Armaiyn · Wakil Gubernur: Abdul Gani Kasuba   Kabupaten Halmahera Barat  • Halmahera Selatan  • Halmahera Tengah  • Halmahera Timur  • Halmahera Utara  • Kepulauan Sula  • Pulau Morotai  • Pulau Taliabu   Kota Ternate  • Tidore Kepulauan  • Sofifi   Lihat pula Daftar kabupaten dan kota Indonesia

Provinsi di Indonesia   Ibu kota: DKI Jakarta   Sumatera Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Bengkulu Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kepulauan Bangka Belitung   Jawa Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur   Kalimantan Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara   Nusa Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur   Sulawesi Sulawesi Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo   Nodaku Nodaku Nodaku Utara   Papua Papua Barat Papua   Lihat pula: Daftar provinsi di Indonesia sepanjang masa · Daftar lambang provinsi di Indonesia · Wacana pembentukan provinsi baru di Indonesia