Bacharuddin Jusuf Habibie

Prof. Dr. -Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie
Presiden Indonesia ke-3
Masa jabatan 21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999
Wakil Presiden	Tanpa ada,kosong
Didahului oleh	Soeharto
Dialihkan oleh	Abdurrahman Wahid
Wakil Presiden Indonesia ke-7
Masa jabatan 11 Maret 1998 – 21 Mei 1998
Presiden	Soeharto
Didahului oleh	Try Sutrisno
Dialihkan oleh	Megawati Sukarnoputri
Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia ke-1
Masa jabatan 29 Maret 1978 – 16 Maret 1998
Presiden	Soeharto
Didahului oleh	Tanpa hadir
Dialihkan oleh	Rahardi Ramelan
Informasi pribadi
Lahir	25 Juni 1936 Parepare, Sulawesi Selatan, Hindia Belanda
Kebangsaan	Indonesia Jerman (Kehormatan)
Partai politik	Golkar
Suami/istri	Hasri Ainun Habibie
Anak	Ilham Akbar Thareq Kemal
Alma mater	Institut Teknologi Bandung Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Profesi	Insinyur
Agama	Islam

Bacharuddin Jusuf Habibie (kelahiran di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936) yaitu Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia mengalihkan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatannya dialihkan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, dan 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden, Habibie adalah Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek.

Keluarga dan edukasi

Habibie adalah anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Alwi Abdul Jalil Habibie lahir pada tanggal 17 Agustus 1908 di Gorontalo dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo lahir di Yogyakarta 10 November 1911. Ibunda R.A. Tuti Marini Puspowardojo yaitu anak seorang spesialis mata di Yogya, dan ayahnya yang bernama Puspowardjojo bekerja sebagai pemilik sekolah. B.J. Habibie yaitu salah satu anak dari tujuh orang bersaudara.^[1]

B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962, dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal.^[2]

Sebelumnya ia pernah berilmu di SMAK Dago.^[3] Ia belajar teknik mesin di Institut Teknologi Bandung tahun 1954. Pada 1955-1965 ia melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat, menerima gelar diplom ingenieur pada 1960 dan gelar doktor ingenieur pada 1965 dengan predikat summa cum laude.

Pekerjaan dan karier

Habibie pernah melakukan pekerjaan di Messerschmitt-Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berfokus di Hamburg, Jerman, sehingga sampai puncak karier sebagai seorang wakil presiden bidang teknologi. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan presiden Suharto.

Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Sebelum menjabat Presiden (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999), B.J. Habibie yaitu Wakil Presiden (14 Maret 1998 - 21 Mei 1998) dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto.

Ia ditinggikan dijadikan ketua umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), pada masa jabatannya sebagai menteri.

Masa Kepresidenan

Habibie mewarisi kondisi kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa orde baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegerasi nyaris seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah mendapat kekuasaan Presiden Habibie segera membuat sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya yaitu kembali mendapat dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan programa organisasi.

Pada era pemerintahannya yang singkat ia berhasil memberikan landasan kokoh untuk Indonesia, pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik dan yang paling penting yaitu UU otonomi daerah. Melewati penerapan UU otonomi daerah inilah gejolak disintergrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanpa hadirnya UU otonomi daerah dapat dipastikan Indonesia hendak merasakan nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden menimbulkan beragam jenis kontroversi untuk masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu berlandaskan dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "bila Presiden mangkat, tamat, atau tanpa mampu melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia ditukar oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya". Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie diasumsikan tanpa konstitusional. Hal ini bersehadap dengan ketentuan pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "sebelum presiden memangku jabatan karenanya presiden mesti mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR".

Langkah-langkah yang diterapkan BJ Habibie di bidang politik adalah:

• Memberi kebebasan pada penghuni untuk menyalurkan aspirasinya sehingga jumlah bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik
• Membebaskan narapidana politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Ajang tahun 1994)
• Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen
• Membuat tiga undang-undang yang demokratis yaitu :

1. UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik
2. UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu
3. UU No. 4 tahun 1999 tentang Tataan Letak DPR/MPR

• Menetapkan 12 Ketetapan MPR dan hadir 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi yaitu :

1. Tap MPR No. VIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 tentangReferendum
2. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pancasila sebagai azas tunggal
3. Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. V/MPR/1978 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk ada hak-hak dan Kebijakan di luar batas perundang-undangan
4. Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua kali periode.

12 Ketetapan MPR antara lain :

1. Tap MPR No. X/MPR/1998, tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelematan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara
2. Tap MPR No. XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
3. Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
4. Tap MPR No. XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Otonomi daerah
5. Tap MPR No. XVI/MPR/1998, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi
6. Tap MPR No. XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
7. Tap MPR No. VII/MPR/1998, tentang perubahan dan tambahan atas Tap MPR No. I/MPR/1998 tentang peraturan tata tertib MPR
8. Tap MPR No. XIV/MPR/1998, tentang Pemilihan Umum
9. Tap MPR No. III/V/MPR/1998, tentang referendum
10. Tap MPR No. IX/MPR/1998, tentang GBHN
11. Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pemberian tugas dan wewenang khusus untuk Presiden/mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila
12. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada kesudahan pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya tidak diterima MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tanpa hendak pernah dicapai lagi di era pemerintahan kemudian. Selain itu, ia juga memulai melakukan independensi Bank Indonesia agar bertambah fokus mengurusi perekonomian. Untuk menamatkan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

• Melaksanakan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melewati pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
• Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
• Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
• Membuat lembaga pemantau dan penamatan masalah utang luar negeri
• Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
• Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tanpa Sehat
• Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Salah satu kealpaan yang dinilai pihak oposisi terbesar yaitu setelah menjabat sebagai Presiden, B.J. Habibie memperbolehkan dibangunnya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste), ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik kala itu, yaitu menyelenggarakan jajak pendapat untuk warga Timor Timur untuk memilih bebas atau masih tetap dijadikan anggota dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur bebas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dijadikan negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Bebasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh beberapa warga Indonesia, tapi disisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.

Kasus inilah yang menampik pihak oposisi yang tanpa puas dengan latar belakangan Habibie bertambah giat menjatuhkan Habibie. Upaya ini akhirnya berhasil diterapkan pada Sidang Umum 1999, ia memutuskan tanpa mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya tidak diterima oleh MPR.

Pandangan terhadap pemerintahan Habibie pada era awal reformasi cenderung bersifat negatif, tapi sejalan dengan perkembangan waktu jumlah yang menilai positif pemerintahan Habibie. Salah pandangan positif itu dikemukan oleh L. Misbah Hidayat Dalam bukunya Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden.^[4]

Masa Pascakepresidenan

Setelah ia turun dari jabatannya sebagai presiden, ia bertambah jumlah tinggal di Jerman daripada di Indonesia. Tetapi ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali giat sebagai penasehat presiden untuk mengawal anggota demokratisasi di Indonesia lewat organisasi bangunannya Habibie Center.

Publikasi

Habibie ketika disumpah dijadikan presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

Karya Habibie

• Proceedings of the International Symposium on Aeronautical Science and Technology of Indonesia / B. J. Habibie; B. Laschka [Editors]. Indonesian Aeronautical and Astronautical Institute; Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt 1986
• Eine Berechnungsmethode zum Voraussagen des Fortschritts von Rissen unter beliebigen Belastungen und Vergleiche mit entsprechenden Versuchsergebnissen, Presentasi pada Simposium DGLR di Baden-Baden,11-13 Oktober 1971
• Beitrag zur Temperaturbeanspruchung der orthotropen Kragscheibe, Disertasi di RWTH Aachen, 1965
• Sophisticated technologies : taking root in developing countries, International journal of technology management : IJTM. - Geneva-Aeroport : Inderscience Enterprises Ltd, 1990
• Einführung in die finite Elementen Methode,Teil 1, Hamburger Flugzeugbau GmbH, 1968
• Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung des Rißfortschritts in Schalenstrukturen, Hamburger Flugzeugbau GmbH, Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 1970
• Entwicklung eines Berechnungsverfahrens zur Bestimmung der Rißfortschrittsgeschwindigkeit an Schalenstrukturen aus A1-Legierungen und Titanium, Hamburger Flugzeugbau GmbH, Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 1969
• Detik-detik Yang Menentukan - Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, 2006 (memoir tentang peristiwa tahun 1998)
• Habibie dan Ainun, The Habibie Center Mandiri, 2009 (memori tentang Ainun Habibie)

Tentang Habibie

• Hosen, Nadirsyah, Indonesian political laws in Habibie Era : Between political struggle and law reform, ,Nordic journal of international law, ISSN 0029-151X, Bd. 72 (2003), 4, hal. 483-518
• Rice, Robert Charles, Indonesian approaches to technology policy during the Soeharto era : Habibie, Sumitro and others, Indonesian economic development (1990), hal. 53-66
• Makka, Makmur.A, The True Life of HABIBIE Cerita di Balik Kesuksesan, PUSTAKA IMAN, ISBN 978-979-3371-83-2, 2008

Lihat juga

• Daftar Presiden Indonesia
• Daftar Wakil Presiden Indonesia

Sumber acuan

Pranala luar

• Habibie Center - situs resmi
• Kepustakaan Presiden-presiden Republik Indonesia - Biografi dan seputar B.J. Habibie
• Bio Presiden BJ Habibie di Ensiklopedi Tokoh Indonesia
• GVK - Common Union Catalogue - 2.1: Katalog karya tulis B.J. Habibie

• GVK - Common Union Catalogue - 2.1: Katalog karya tulis tentang B.J. Habibie

Bacharuddin Jusuf Habibie   Presiden Indonesia ke-3   Keluarga   Almameter SMAK Dago Bandung • Institut Teknologi Bandung (ITB) • Universitas Teknologi Rhein Westfalen Aachen   Didahului: Soeharto, Presiden Indonesia ke-2 Digantikan: Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia ke-4