United Nations Security Councilمجلس أم� الأمم المتحدة (Arab) 联合国安全�事会 (Tionghoa) Conseil de sécurité des Nations unies (Perancis) Совет Безопасности Организа�ии Объединённых На�ий (Rusia)
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Spanyol)
|
---|
Ruangan Dewan Keamanan PBB |
Org type | Principal Organ |
---|
Head | Rotates between members |
---|
Status | Giat |
---|
Established | 1946 |
---|
Website | http://un.org/sc/ |
---|
Dewan Keamanan PBB yaitu salah satu dari enam badan utama PBB. Piagam PBB memberikan mandat untuk Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB juga memberikan kewenangan untuk Dewan Kemanan untuk:
1. menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia;
2. merekomendasikan prosedur penyelesaian sengketa secara damai;
3. meminta seluruh negara bagian PBB untuk memutuskan hubungan ekonomi, serta laut, udara, pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatic; dan
4. memainkan keputusan Dewan Keamanan secara militer, atau dengan cara-cara lainnya.
Sejarah
Pada tahun 1945, para pendiri PBB mempertimbangkan Dewan Keamanan untuk mekanisme untuk mencegah dan memecat serangan yang diberlakukan negara satu terhadap negara lainnya. Pada 45 tahun pertama keberadaannya, Perang Dingin melumpuhkan kinerja Dewan Keamanan karena negara-negara bagian Dewan Keamanan saling bertentangan. Setelah Perang Dingin, peran Dewan Keamanan dijadikan lebih penting di dalam komunitas internasional.[1]
Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London. Sejak pertemuan pertamanya, Dewan Keamanan telah berkedudukan tetap di Markas Mulia PBB di New York. Dewan Keamanan juga memainkan pertemuan di bermacam kota, seperti di Addis Ababa, Ethiopia pada tahun 1972, di Panama City, Panama, dan di Jenewa, Swiss pada tahun 1990.
Bagian dan Presiden
Dewan ini ada lima bagian tetap dan sepuluh bagian berubah-ubah. Adapun lima bagian tetap Dewan Keamanan yaitu:
Setiap tahun Majelis Umum memilih lima bagian berubah-ubah (dari 10 total) untuk jangka ketika dua tahun. 10 kursi non-permanen didistribusikan secara regional untuk berikut: lima untuk negara di Afrika dan Asia, satu untuk negara di Eropa Timur, dua untuk Amerika Latin dan Karibia, dan dua untuk negara-negara Eropa dan lainnya. Para gugusan regional dibentuk berdasarkan wilayah geografis. Gugusan Eropa Barat merupakan pengecualian karena gugusan ini juga mencakup negara-negara lain, yaitu Kanada, Australia, dan Selandia Baru.
Berikut yaitu cerminan kursi bagian Dewan Keamanan, patut tetap dan berubah-ubah (untuk masa posisi 2013 dan 2014):
Presidensi Dewan dipegang oleh setiap bagian pada gilirannya selama satu bulan. Peran seorang Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencakup pelaksanaan perkara, memimpin pertemuan-pertemuannya dan mengawasi situasi krisis. Seorang Presiden berhak untuk mengeluarkan Pernyataan Presidensiil (atas hasil konsensus antar anggota) dan catatan-catatan [2][3] yang dipakai untuk menyatakan kebijakan yang hendak diberlakukan oleh Dewan Keamanan.
Hak Veto
Setiap bagian Dewan ada satu suara, namun hanya lima bagian tetap ada hak veto. Hak veto yaitu suara negatif yang memungkinkan lima bagian tetap untuk mencegah adopsi resolusi Dewan Keamanan yang substantif. Rusia telah memakai hak prerogatifnya lebih sering dibandingkan dengan bagian tetap lainnya. Contoh terbaru dari di mana hak ini dipakai yaitu, Rusia dan Cina menentang rancangan resolusi yang mengutuk aksi keras terhadap protes anti-pemerintah di Suriah dan menyerukan Bashar al-Assad, Presiden Suriah, untuk turun dari posisinya.[4] Pada tahun 2011, AS memegang hak veto terhadap rancangan resolusi yang mempersalahkan pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina.[5] Walaupun demikian, bagian tetap Dewan Keamanan tidak memakai hak veto dalam kondisi-kondisi krisis lainnya. Dewan Keamanan sukses mengadopsi resolusi 1973 (2011) tentang situasi di Libya. Dewan Keamanan memberikan kewenangan untuk militer untuk melindungi warga sipil dan memberlakukan zona larangan terbang di wilayah udara Libya.[6] Baru-baru ini, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi yang mengutuk peluncuran roket oleh Korea Utara dan memaksakan pembatasan baru pada perusahaan pelayaran dan lembaga keuangan Korea Utara, serta berupaya untuk memblokir beberapa transaksi keuangan yang sering dipakai oleh para penjabat Korea Utara untuk mendapat teknologi persenjataan.[7]
Badan Pendukung Dewan Keamanan
Untuk membantu dalam bertugasnya, Dewan Keamanan ada kekuasaan untuk membentuk badan pendukung. Badan-badan pendukung Dewan Keamanan yaitu:
1. Komite Kontra-terorisme dan Non-proliferasi
Komite Kontra-Terorisme (CTC) didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1373 (2001), yang diadopsi dengan suara bulat pada tanggal 28 September 2001 setelah terjadinya serangan teroris 11 September di Amerika Serikat. Tugas komite ini yaitu untuk membantu negara bagian PBB untuk mencegah aksi teroris patut di dalam wilayah mereka dan antar wilayah. Komite Non-Proliferasi, seperti yang dikenal untuk Komite 1540, yaitu badan tambahan dari Dewan Keamanan yang ada tugas utama yaitu proliferasi senjata nuklir, kimia dan biologi dan cara pengirimannya yang merupakan ancaman untuk perdamaian dan keamanan internasional.
2. Komite Staf Militer
Komite Staf Militer yaitu Dewan Keamanan PBB badan pendukung yang perannya, seperti yang diberikan arti dalam Piagam PBB, yaitu untuk merencanakan operasi militer PBB dan membantu dalam pengaturan persenjataan. Tujuan dari Komite Staf Militer dimaksudkan untuk memberikan staf komando untuk satu set tingkatan udara kontingen. Kontingen ini disediakan oleh bagian tetap Dewan Keamanan (Republik Rakyat Cina, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) yang disiapkan untuk penggunaan atas kebijaksanaan PBB.
3. Komite Sanksi
Komite Sanksi dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang ada sanksi terhadap keputusannya. Tugas Komite Sanksi yaitu untuk memantau pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertentu, misalnya Komite Dewan Keamanan dibentuk berdasarkan Resolusi 1970 (2011) tentang Libya. Komite Sanksi untuk Libya, menurut Resolusi 1970 (2011), mesti memantau pelaksanaan sanksi, melaporkan untuk Dewan Keamanan pada pekerjaan, dan memeriksa dan mengambil aksi yang tepat terhadap informasi tentang dugaan pelanggaran atau ketidakpatuhan dengan langkah-langkah yang diambil dalam resolusi ini.
4. Komite Tetap dan Komite Ad Hoc
Komite Tetap dan Komite Ad Hoc yang dibentuk berdasarkan kebutuhan pada isu tertentu, misalnya Komite Dewan Keamanan tentang Penerimaan Bagian Baru dan Gugusan Kerja Ad Hoc tentang Pencegahan dan Resolusi Konflik di Afrika. Komite Dewan Keamanan tentang Penerimaan Bagian Baru memberikan rekomendasi untuk Majelis Umum dalam hal pendaftaran bagian baru PBB. Gugusan Kerja Ad Hoc tentang Pencegahan dan Penyelesaian Konflik di Afrika memberikan rekomendasi tentang peningkatan kerjasama sela Dewan Keamanan dan Dewan Ekonomi dan Sosial serta dengan badan-badan PBB berurusan dengan Afrika, serta memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut.
5. Operasi Perdamaian
Operasi Perdamaian PBB membantu negara yang sedang tidak kekurangan dalam konflik untuk menciptakan kondisi perdamaian. Pasukan penjaga perdamaian PBB memberikan keamanan dan dukungan pembangunan politik, serta membantu negara-negara untuk sampai perdamaian dalam masa-masa transisi yang sulit. Masa ini hadir 15 operasi penjaga perdamaian, di selanya The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS), United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), dan United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO).
6. Pengadilan Internasional
Dewan Keamanan PBB membentuk dua pengadilan internasional untuk mengadili kejahatan berat yang diberlakukan selama perang, yaitu Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR).
Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) yaitu pengadilan PBB yang mengadili kejahatan perang yang terjadi selama konflik di Balkan pada tahun 1990. Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) didirikan untuk penuntutan orang-orang yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional yang diberlakukan di wilayah Rwanda sela 1 Januari 1994 dan 31 Desember 1994. Pengadilan ini juga dapat menangani penuntutan warga Rwanda yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang diberlakukan di wilayah Rwanda dan negara-negara di sekitar Rwanda selama periode yang sama.
7. Komisi Pembagunan Perdamaian
Komisi Pembangunan Perdamaian yaitu satu-satunya badan penasehat Dewan Keamanan PBB. Komisi ini yaitu sebuah badan penasehat antar pemerintah yang mendukung upaya perdamaian di negara-negara berkembang yang berdada dalam konflik, dan merupakan tambahan kunci untuk kapasitas Masyarakat Internasional dalam perkara perdamaian yang luas. Komisi Pembangunan Perdamaian memerankan dalam (1) menyatukan semua aktor yang relevan, termasuk lembaga donor internasional, lembaga keuangan internasional, pemerintah nasional, dan negara yang menyumbang pasukan, (2) sumber energi militer dan (3) memberi saran dan mengusulkan strategi terpadu untuk pembangunan perdamaian pasca-konflik dan pemulihan dan bila perlu, menyoroti setiap celah yang mengancam untuk merusak perdamaian. Burundi, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, dan Republik Afrika Tengah yaitu negara-negara yang masa ini dalam perkara Komisi Pembangunan Perdamaian.
Resolusi Dewan Keamanan PBB dan Sanksi
Resolusi Dewan Keamanan PBB yaitu teks resmi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan. Semua bagian PBB, berdasarkan dengan Piagam PBB, "setuju untuk memainkan dan menerima keputusan Dewan Keamanan".[8]
Dewan Keamanan dapat mengambil langkah-langkah untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Aksi tersebut dapat berupa sanksi ekonomi dan/atau sanksi lain yang tidak melibatkan penggunaan energi bersenjata untuk sikap yang dibuat militer internasional. Namun, bila Dewan Keamanan menganggap bahwa langkah-langkah itu tidak memadai atau telah terbukti tidak memadai, Dewan Keamanan hendak mengambil aksi lain yang lebih tegas yang dapat diberlakukan oleh tingkatan udara, tingkatan laut, atau tingkatan darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.
Reformasi Dewan Keamanan PBB
Pembahasan tentang reformasi DK PBB telah dimulai sejak tahun 1992. Dewan belum direstrukturisasi sejak 1963 ketika keanggotaannya diperluas dari 11 dijadikan 15.[9] Banyak negara bagian percaya bahwa 15 kursi masa ini - dengan lima bagian tetap dan 10 bagian berubah-ubah – sudah tidak lagi menggambarkan keseimbangan energi di alam.
Hadir tiga isu sentral tentang reformasi dewan, yaitu keanggotaan, transparansi (termasuk metode kerja), dan veto. Tentang keanggotaan, beberapa negara bagian telah menganjurkan perluasan Dewan Keamanan, dengan argumen bahwa Dewan Keamanan tidak lagi mewakili realitas geopolitik alam modern. Salah satu pergantian yang diusulkan yaitu untuk menambah bagian lebih permanen. Pada tanggal 31 Maret 2005, mantan Sekjen PBB Kofi Annan menyerukan untuk PBB untuk sampai konsensus pada perluasan dewan untuk 24 bagian, dalam rencana disebut untuk "In Larger Freedom".[10] Kofi Annan memberikan dua alternatif untuk diimplementasi yaitu:
- Rencana A: menambah enam bagian tetap baru dan tiga bagian berubah-ubah baru untuk total 24 kursi di dewan.
- Rencana B: menambah delapan bagian baru dalam klasifikasi keanggotaan yang baru. Delapan bagian tesebut hendak bertugas selama empat tahun dan bisa diperpanjang, ditambah satu kursi untuk bagian berubah-ubah. Konfigurasi ini juga berjumlah 24 kursi.
Negara-negara bagian gagal sampai konsensus. Para calon bagian tetap yang baru biasanya disebutkan yaitu Brasil, India, Jepang, dan Jerman, yang dikenal untuk gugusan G4. Ide ini muncul mengingat negara G4 masa ini peringkat di sela 10 negara dengan GDP tertinggi di alam. Namun, telah ditentang oleh gugusan Uniting for Consensus (Argentina, Kanada, Kolombia, Kosta Rika, Indonesia, Italia, Malta, Meksiko, Pakistan, Korea Selatan, San Marino, Spanyol, dan Turki) karena negara-negara tersebut percaya bahwa peningkatan kursi permanen hendak semakin memperburuk disparitas sela negara-negara bagian.[11]
Isu kedua yaitu tentang transparansi dan metode kerja Dewan Keamanan. Dewan Keamanan telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam beberapa tahun terakhir. Reformasi ini tidak membutuhkan amandemen Piagam PBB dan tidak menimbulkan kontroversi yang mulia seperti isu keanggotaan. Dewan Keamanan sekarang mengadakan pertemuan umum dan lebih sering berkonsultasi dengan aktor eksternal, termasuk LSM. Sejak tahun 1997, Gugusan Kerja LSM, yang terdiri dari tiga puluh LSM mulia seperti Human Rights Watch, Refugees International, dan Amnesty International, telah mengadakan pertemuan secara teratur dengan delegasi Dewan Keamanan PBB.[12] Dewan Keamanan PBB juga telah memberikan bagian PBB lain kesempatan untuk berkata di depan Dewan Keamanan dan telah membuat upaya khusus untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara memberikan kontribusi pasukan, bertemu dengan mereka secara teratur. Isu ketiga yaitu tentang hak veto. Ide-ide yang diajukan terkait dengan reformasi veto di selanya pembatasan penggunaan veto untuk masalah keamanan nasional yang vital, persetujuan dari beberapa negara sebelum memakai hak veto, dan penghapusan hak veto sepenuhnya.[13]
Untuk mereformasi Dewan Keamanan hendak membutuhkan upaya mulia karena membutuhkan pergantian dalam Piagam dan bukan hanya penerimaan oleh dua pertiga dari Majelis, tetapi juga persetujuan dari semua lima bagian tetap Dewan. Sejak 2009, diskusi tentang masalah ini diadakan dalam lingkup negosiasi antar-pemerintah. Beberapa rapat pleno tidak resmi Majelis Umum tentang reformasi Dewan Keamanan telah diselenggarakan sejak 2010. Gugusan G4 masih percaya Dewan Keamanan mesti memainkan ekspansi keanggotaan tetap dan berubah-ubah. G4 juga mengusulkan bahwa Majelis Umum mesti diizinkan untuk memberikan bimbingan politik terhadap masalah keanggotaan Dewan dan metode kerjanya. Di sisi lain, gugusan Uniting for Consensus menyatakan perbedaan pendapat dengan inisiatif G4. Setelah semua pertemuan tidak resmi yang telah digelar, belum hadir kemajuan yang signifikan tentang hal ini.
Pustaka
Pranala luar
Sumber :
wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, m.andrafarm.com, kategori-antropologi.program-reguler.co.id, dsb.