Sistem parlementer

Peta perbedaan jenis sistem parlementer ██ Monarki konstitusional di mana kekuasaan telah tersedia di tangan parlemen. ██ Republik parlementer di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara. ██ Republik parlementer dengan presiden eksekutif ditunjuk oleh dan bertanggung jawab untuk parlemen

Anggota dari seri artikel tentang
Politik
Topik utama Daftar artikel politik Ekonomi politik Filsafat politik Politik menurut negara Politik menurut pembagian negara Sejarah politik Sejarah politik dunia
Sistem politik Anarkis Demokrasi Direksional Ekonomi campuran Federasi Feodalisme Kapitalis Liberalis Kediktatoran Komunis Meritokrasi Monarki Negara-kota Parlementer Presidensial Semi-presidensial Teokrasi
Disipilin akademik Ilmu politik Ilmuwan politik Hubungan internasional (teori) Politik perbandingan
Administrasi publik Birokrasi Birokrasi tingkat rendah Adhockrasi
Kebijakan Kebijakan publik (Doktrin hukum) Kepentingan umum Kebijakan luar negeri
Organ pemerintahan Pemisahan kekuasaan Pembagian kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif Komisi bagian pilihan umum
Topik lain Kedaulatan Teori perilaku politik Biologi dan tinjauan politik
Subseri Bagian pilihan umum Sistem bagian pilihan umum Pemungutan suara Federalisme Wujud pemerintahan Adicita Kampanye politik Partai politik
Portal politik

Istana Westminster, "Ibu semua parlemen."

Sistem parlementer yaitu sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun mampu menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan agenda mengeluarkan semacam mosi tanpa percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen mampu memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tanpa langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan menyeberangi sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tanpa tidak sewenang-wenang pemisahan kekuasaan yang jelas selang cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa belum cukupnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya untuk publik. Tanpa cukupnya yaitu dia sering mengarah ke pemerintahan yang belum cukup stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas selang kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan yaitu perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan seberapa atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer yaitu Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dsb-nya.

Ciri-ciri sistem parlementer

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

• Dipimpin oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dipimpin oleh presiden/raja.
• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berlandaskan undang-undang.
• Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan menyetop menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab untuk kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab untuk kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif mampu dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Pembuat kebijakan mampu ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat selang eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif telah tersedia pada satu partai atau koalisi partai.
• Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
• Tidak sewenang-wenangnya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Tanpa cukup Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Letak badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet mampu dijatuhkan oleh parlemen.
• Kelangsungan letak badan eksekutif atau kabinet tanpa mampu ditentukan selesai sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet mampu usai.
• Kabinet mampu mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet yaitu anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang agung diparlemen dan partai, anggota kabinet mampu mengusai parlemen.
• Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer

Sansad Bhavan, struktur parlemen demokrasi terbesar, India.

The Parlemen New South Wales yaitu parlemen Australia yang tertua. Pemilu pertama diadakan pada 1843.

Knesset Israel di Yerusalem.

Parlemen Selandia Baru.

Struktur administratif parlemen Albania

Parlemen Nasional Papua Nugini.

Statue of President Nelson Mandela of South Africa in Parliament Square, London.

National Parliament of East Timor.

Council of Representatives of Iraq.

Sistem Unikameral

Sistem Bikameral

Negara atau Organisasi	Parlemen	Kamar atas	Kamar bawah
Australia	Parlemen	Senat	Rumah Representatif
Austria	Parlemen	Dewan Federal Austria	Dewan Nasional
Antigua dan Barbuda	Parlemen	Senat	Rumah Representatif
Bahamas	Parlemen	Senat	Rumah Majelis
Barbados	Parlemen	Senat	Rumah Majelis
Belarus	Majelis Nasional	Dewan Republik	Rumah Representatif
Belize	Majelis Nasional	Senat	Rumah Representatif
Belgium	Federal Parlemen	Senat	Chamber Representatif
Bhutan	Parlemen	Dewan Nasional	Majelis Nasional
Cambodia	Parlemen	Senat	Majelis Nasional
Canada	Parlemen	Senat	Rumah Commons
Templat:Country data Czech Republik	Parlemen	Senat	Chamber Deputies
Ethiopia	Federal Parlemenary Majelis	Rumah Federation	Rumah People's Representatif
Uni Eropa	Legislature Uni Eropa	Dewan Uni Eropa	European Parlemen
Germany	Federal Legislature	Bundesrat (Federal Dewan)	Bundestag (Federal Diet)
Grenada	Parlemen	Senat	Rumah Representatif
India	Parlemen	Rajya Sabha (Dewan States)	Lok Sabha (Rumah People)
Templat:Country data Ireldan	Oireachtas	Seanad Éireann	Dáil Éireann
Iraq	Parlemen	Dewan Union[1]	Dewan Representatif
Italy	Parlemen	Senat Republik	Chamber Deputies
Jamaica	Parlemen	Senat	Rumah Representatif
Japan	Diet	Rumah Dewanlors	Rumah Representatif
Malaysia	Parlemen	Dewan Negara (Senat)	Dewan Rakyat (Rumah Representatif)
Templat:Country data Nerldans	Staten-Generaal (States-General)	Eerste Kamer (Senat)	Tweede Kamer (Rumah Representatif)
Pakistan	Parlemen	Senat Secretariat	Majelis Nasional Secretariat
Polandia	Parlemen	Senat	Sejm
Saint Lucia	Parlemen	Senat	Rumah Majelis
Slovenia	Parlemen	Dewan Nasional (hanya partai)[2]	Majelis Nasional
Afrika Selatan	Parlemen	Dewan Nasional Provinsi	Majelis Nasional
Spain	Cortes Generales	Senat	Congress Deputies
Thailand	Majelis Nasional	Senat	Rumah Representatif
Trinidad dan Tobago	Parlemen	Senat	Rumah Representatif
Britania Raya	Parlemen	Dewan Tuan	Dewan Rakyat

Lihat pula

• Sistem presidensial
• Sistem semipresidensial

Referensi