Politik adalah ronde pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang diantaranya berwujud ronde pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.[1] Pengertian ini merupakan upaya penggabungan selang berbagai definisi yang berbeda tentang hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga bisa ditilik dari sudut pandang berbeda, adalah selang lain:
- politik adalah usaha yang ditempuh penduduk untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
- politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
- politik merupakan perkara yang diarahkan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
- politik adalah segala sesuatu tentang ronde perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Dalam konteks memahami politik butuh dipahami beberapa kunci, selang lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, ronde politik, dan juga tanpa kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.
Etimologi
Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani τα πολιτικά (politika - yang mengadakan komunikasi dengan negara) dengan akar akapnya πολίτης (polites - warga negara) dan πόλις (polis - negara kota).
Secara etimologi akap "politik" masih mengadakan komunikasi dengan polisi, kebijakan. Akap "politis" artiannya hal-hal yang mengadakan komunikasi dengan politik. Akap "politisi" artiannya orang-orang yang menekuni hal politik.
Ilmu politik
Teori politik
Teori politik merupakan kajian tentang ide penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik diantaranya adalah filsafat politik, ide tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dsb.
Terdapat sangat jumlah sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia selang lain: anarkisme,autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme, feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dsb.
Lembaga politik
Secara awam artiannya suatu organisasi, tetapi lembaga bisa juga merupakan suatu adat atau perilaku yang terpola. Perkawinan adalah lembaga sosial, baik yang diakui oleh negara lewat KUA atau Catatan Sipil di Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa pengakuan negara. Dalam konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang terbatas untuk menjalankan fungsi terbatas demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa formal maupun informal. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.
Pemilihan pejabat, yakni ronde penentuan siapa yang akan merebut jabatan terbatas dan kesudahan menjalankan fungsi terbatas (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau kini KPU-nya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kami mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kami untuk duduk di parlemen.
Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui ronde transisi menuju demokrasi seperti indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Adalah bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang jumlah bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah merobah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa tidak kekurangan jabatan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai penduduk biasa) menjadi lembaga yang buka dan mencerminkan keinginan orang jumlah untuk memperoleh kesejahteraan.
Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Sebab diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan ditolong oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu mengadakan komunikasi dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlanjut.
Partai dan Golongan
Hubungan Internasional
Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan ide ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlanjut lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam ide baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang mempunyai peran penting dalam politik internasional.
Peran perusahaan multinasional seperti Monsanto dalam WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) misalnya mungkin jauh lebih akbar dari peran Republik Indonesia. Transparancy International laporan indeks persepsi korupsi-nya di Indonesia memiliki pengaruh yang akbar.
Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional terpenting, sebab hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tanpa bisa membuat keputusan efektif, setelah dihabisinya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kemampuan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tingkah laku yang dibuat internasional sebagai tingkah laku yang dibuat multilateral dan bukan tingkah laku yang dibuat unilateral atau sepihak. Upaya AS untuk memperoleh dukungan atas inisiatifnya menyerbu Irak dengan melibatkan PBB, merupakan bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang diterapkan lewat PBB.
Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah tidak kekurangan usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan tidak kekurangan di bawah komando PBB. Hal ini diinginkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh Sekertaris Jendral PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama saat Timor Timur bebas dari Republik Indonesia.
Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan memengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya pemerintahan dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu negara (konfederasi?).
Masyarakat
adalah sekumpulan orang orang yang mendiami wilayah suatu negara.
Kekuasaan
Dalam teori politik menunjuk pada kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang tanpa dikehendakinya. Max Weber menuliskan tidak kekurangannya tiga sumber kekuasaan: pertama dari perundangundangan yakni kewenangan; kedua, dari kekerasan seperti penguasaan senjata; ketiga, dari karisma.
Negara
negara merupakan suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah orang yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. ketentuan yang tersebut diatas merupakan syarat berdirinya suatu negara menurut konferensi Montevideo pada tahun 1933
Tokoh dan pemikir ilmu politik
Tokoh-tokoh politik
Pemikir-pemikir politik
Mancanegara
Tokoh tokoh pemikir Ilmu Politik dari kalangan teoris klasik, modern maupun kontempoter diantaranya adalah: Aristoteles, Adam Smith, Cicero, Friedrich Engels, Immanuel Kant, John Locke, Karl Marx, Lenin, Martin Luther, Max Weber, Nicolo Machiavelli, Rousseau, Samuel P Huntington, Thomas Hobbes, Antonio Gramsci, Harold Crouch, Douglas E Ramage.
Indonesia
Beberapa tokoh pemikir dan penulis materi Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Indonesia adalah: Miriam Budiharjo, Salim Said dan Ramlan Surbakti.
Perilaku politik
Perilaku politik atau (Inggris:Politic Behaviour)adalah perilaku yang diterapkan oleh insan/individu atau gugusan artian memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya artian melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik misalnya adalah:
- Melakukan pemilihan untuk memilih wakil penduduk / pemimpin
- Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat
- Ikut serta dalam pesta politik
- Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
- Berhak untuk menjadi pimpinan politik
- Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik artian melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlanjut
Lihat pula
Referensi
Sumber :
kategori-antropologi.kucing.biz, wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, perpustakaan.web.id, dsb.
