Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yaitu panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sebelum panitia ini terbentuk, sebelumnya telah berdiri BPUPKI namun karena dianggap terlalu cepat ingin menerapkan proklamasi kemerdekaan, maka Jepang membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (独立準備委員会, Dokuritsu Junbi Inkai^?, lit. Komite Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Badan ini merupakan badan yang dibentuk sebelum MPR dibentuk.^[1].

Keanggotaan

Pada awal mulanya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Susunan awal bagian PPKI yaitu untuk berikut^{[2] [3]}:

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
3. Prof. Mr. Dr. Soepomo (Anggota)
4. KRT Radjiman Wedyodiningrat (Anggota)
5. R. P. Soeroso (Anggota)
6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (Anggota)
7. Kiai Abdoel Wachid Hasjim (Anggota)
8. Ki Bagus Hadikusumo (Anggota)
9. Otto Iskandardinata (Anggota)
10. Abdoel Kadir (Anggota)
11. Pangeran Soerjohamidjojo (Anggota)
12. Pangeran Poerbojo (Anggota)
13. Dr. Mohammad Amir (Anggota)
14. Mr. Abdul Maghfar (Anggota)
15. Mr. Teuku Mohammad Hasan (Anggota)
16. Dr. GSSJ Ratulangi (Anggota)^[4]
17. Andi Pangerang (Anggota)
18. A.H. Hamidan (Anggota)
19. I Goesti Ketoet Poedja (Anggota)
20. Mr. Johannes Latuharhary (Anggota)
21. Drs. Yap Tjwan Bing (Anggota)

Pengahabisan tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu^[5] :

1. Achmad Soebardjo (Penasehat)
2. Sajoeti Melik (Anggota)
3. Ki Hadjar Dewantara (Anggota)
4. R.A.A. Wiranatakoesoema (Anggota)
5. Kasman Singodimedjo (Anggota)
6. Iwa Koesoemasoemantri (Anggota)

Persidangan

Tanggal 9 Agustus 1945, untuk pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak supaya proklamasi kemerdekaan tidak diberlakukan atas nama PPKI, yang dianggap merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat 16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok^[6].

Sidang 18 Agustus 1945

Persidangan resmi PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

Setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang di bekas Gedung Road van Indie di Jalan Pejambon – Jakarta.^[7]

Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum disahkan, terdapat perubahan dalam UUD 1945, yaitu:

1. Kata Muqaddimah diubah dengan kata Pembukaan.
2. Pada pembukaan alenia keempat anak kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya diubah dengan Ketuhanan yang Maha Esa.
3. Pada pembukaan alenia keempat anak kalimat Menurut kemanusiaan yang jadi dan mempunyai budi bahasa yang baik diubah menjadi Kemanusiaan yang jadi dan mempunyai budi bahasa yang baik.
4. Pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia Asli dan gemar sekali terhadap benda beragama Islam diubah menjadi Presiden yaitu orang Indonesia Asli.

Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden

Babak pilihan Presiden dan Wakil Presidan diberlakukan dengan aklamasi atas usul dari Otto Iskandardinata dan mengusulkan supaya Ir. Soekarno menjadi presiden dan Moh. Hatta untuk wakil presiden. Usul ini diterima oleh seluruh bagian PPKI.

Tugas Presiden sementara ditolong oleh Komite Nasional sebelum dibentuknya MPR dan DPR

Sidang 19 Agustus 1945

PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945.^[8]

Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara

Membentuk Pemerintahan Daerah

Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang diketuai oleh seorang gubernur.

No.	Provinsi	Nama Gubernur
1	Sumatera	Mr. Teuku Muhammad Hasan
2	Jawa Barat	Mas Sutardjo Kertohadikusumo
3	Jawa Tengah	Raden Pandji Soeroso
4	Jawa Timur	R. M. T. Ario Soerjo
5	Sunda Kecil	I Gusti Ketut Pudja
6	Maluku	Mr. Johannes Latuharhary
7	Sulawesi	Dr. G. S. S. Jacob Ratulangi
8	Borneo	Ir. H. Pangeran Muhammad Noor

Sidang 22 Agustus 1945

Membentuk Komite Nasional Indonesia

Membentuk Partai Nasional Indonesia

Membentuk Badan Keamanan Rakyat

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) bertujuan supaya tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Bagian BKR yaitu himpunan bekas bagian PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan semacamnya.

Notes

((Kemerdekaan Indonesia))