Daerah administratif khusus

Daerah Administratif Khusus (Hanzi: 特別行政區, hanyu pinyin: tebie xingzheng qu) yaitu sebuah status administrasi yang muncul sebagai konsekuensi kebijakan Satu Negara Dua Sistem di Republik Rakyat Cina.

Satu Negara Dua Sistem adalah kebijakan politik khusus dari Deng Xiaoping untuk penamatan masalah status Hong Kong dan Makau yang dikembalikan kedaulatannya dari Inggris dan Portugis untuk Republik Rakyat Cina, yang intinya menekankan bahwa dalam naungan satu negara, Republik Rakyat Cina, Hong Kong dan Makau berhak menikmati sistem pemerintahan yang berbeda dan otonomi yang lapang dari pemerintah Beijing, terkecuali di bidang pertahanan dan luar negeri.

Otonomi tingkat tinggi ini dijamin kebebasannya oleh Republik Rakyat Cina selama 50 tahun dihitung dari masa pengembalian kedaulatan masing-masing wilayah. Namun pada prakteknya, masih banyak kebebasan dan aspirasi masyarakat Hong Kong dan Makau yang dicampuri dan dikekang oleh pemerintah pusat di Beijing.

Taiwan juga pernah diberi tawaran untuk melaksanakan reunifikasi dengan Republik Rakyat Cina di bawah landasan kebijakan Satu Negara Dua Sistem, berarti Republik Cina mesti menerima status sebagai daerah administratif khusus di bawah naungan Republik Rakyat Cina. Tentu saja, status Taiwan yang khusus ini tanpa mampu disamakan dengan Hong Kong atau Makau yang memang tanpa punya kedaulatan sendiri. Berdasarkan distorsi sejarah ini, kemelut antara Republik Rakyat Cina dan Republik Cina tanpa mampu dituntaskan dengan perkara sesederhana seperti itu.