Ilmu politik

Anggota dari seri artikel tentang
Politik
Ballot box
Portal politik

Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset.

Tinjauan

Niccolò Machiavelli, seorang ilmuwan politik berpengaruh.
Rangkaian dari
Sains

Ilmuwan politik mempelajari alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan termasuk pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik. Mereka mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan memeriksa berbagai faktor, termasuk stabilitas, keadilan, kesejahteraan material, dan kedamaian. Beberapa ilmuwan politik berupaya mengembangkan ilmu ini secara positif dengan melakukan analisis politik. Sedangkan yang lain melakukan pengembangan secara normatif dengan membuat saran kebijakan khusus.

Studi tentang politik diperumit dengan seringnya keterlibatan ilmuwan politik dalam ronde politik, karena pengajaran mereka biasanya memberikan kerangka pikir yang digunakan komentator lain, seperti jurnalis, gugusan minat tertentu, politikus, dan peserta ronde pilihan umum untuk menganalisis permasalahan dan melakukan pilihan. Ilmuwan politik dapat mempunyai peran sebagai penasihat untuk politikus tertentu, atau bahkan mempunyai peran sebagai politikus itu sendiri. Ilmuwan politik dapat terlihat menjalankan tugas di pemerintahan, di partai politik, atau memberikan pelayanan publik. Mereka dapat menjalankan tugas di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pergerakan politik. Dalam berbagai kapasitas, orang yang dididik dan dilatih dalam ilmu politik dapat memberi nilai tambah dan menyumbangkan keahliannya pada perusahaan. Perusahaan seperti wadah pemikir (think-tank), institut riset, lembaga polling dan hubungan masyarakat sering mempekerjakan ilmuwan politik.

Pendekatan dalam ilmu politik

Terdapat banyak sekali pendekatan dalam ilmu politik. [1] Di sini hanya akan dibahas tentang tiga pendekatan saja, yakni pendekatan institusionalisme (the old institutionalism), pendekatan perilaku (behavioralism) dan pilihan rasional (rational choice), serta pendekatan kelembagaan baru atau the new institutionalism. Ketiga pendekatan ini memiliki cara pandangnya tersendiri dalam mengkaji ilmu politik dan memiliki kritik terhadap pendekatan yang lain.[1]

Pendekatan institusionalisme

Pendekatan institusionalisme atau kelembagaan mengacu pada negara sebagai fokus kajian utama. [1] Setidaknya, tidak kekurangan dua macam atau pemisahan institusi negara, yakni negara demokratis yang tidak kekurangan pada titik "pemerintahan yang baik" atau good governance dan negara otoriter yang tidak kekurangan pada titik "pemerintahan yang jelek" atau bad governance dan akhir berkembang lagi dengan banyak varians yang memiliki sebutan nama yang berbeda-beda.[2] Namun, pada dasarnya—jika dikaji secara krusial, bangun pemerintahan dari jenis-jenis institusi negara tersebut tetap akan terbagi lagi menjadi dua yakni masalah selang "baik" dan "buruk" tadi.[2]

Bahasan tradisional dalam pendekatan ini menyangkut selang lain sifat undang-undang dasar, masalah kedaulatan, jabatan, dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen dan lain-lain.[1] Dengan istilah lain, pendekatan ini mencakup unsur legal maupun institusional.[1]

Setidaknya, tidak kekurangan lima karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni:

  • Legalisme (legalism), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah pusat dalam mengatur hukum;[3]
  • Strukturalisme, yakni berpusat pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan bangun dan bangun itu pun dapat memilihkan perilaku seseorang;[3]
  • Holistik (holism) yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik alih-alih dalam memeriksa lembaga yang "bersifat" individu seperti legislatif;[3]
  • Analisis normatif atau normative analysis yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan good government.[3]

Pendekatan perilaku dan pilihan rasional

Salah satu pemikiran isi dalam pendekatan perilaku ialah bahwa tidak tidak kekurangan gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberikan informasi mengenai ronde politik yang sebenarnya.[1] Sementara itu, inti "pilihan rasional" ialah bahwa individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik dan sebagai makhluk yang rasional selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri.[1] Kedua pendekatan ini (perilaku dan pilihan rasional), memiliki fokus utama yang sama yakni individu atau manusia. Meskipun begitu, penekanan kedua pendekatan ini tetaplah berbeda satu sama lainnya.

Adapun aspek yang ditekankan dalam pendekatan ini adalah:

  • Menekankan pada teori dan metodologi. Dalam mengembangkan studi ilmu politik, teori bermanfaat untuk menjelaskan berbagai fenomena dari keberagaman di dalam masyarakat.[3]
  • Tidak menerima pendekatan normatif. Kaum behavioralis tidak menerima hal-hal normatif yang dikaji dalam pendekatan institusionalisme karena pendekatan normatif dalam upaya menciptakan "pemerintahan yang baik" itu bersifat bias.[3]
  • Menekankan pada analisis individual. Kaum behavioralis menganalisis kedudukan atau pengaturan aktor politik secara individual karena fokus analisisnya memang tertuju pada analisis perilaku individu.[3]
  • Masukan (inputism) yang memperhatikan masukan dalam sistem politik (teori sistem oleh David Easton, 1953) atau tidak hanya ditekankan pada bangunnya saja seperti dalam pendekatan institusionalisme.[3]

Pendekatan kelembagaan baru

Pendekatan kelembagaan baru atau the new institutionalism bertambah merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti ekonomi dan sosiologi.[1] Berbeda dengan institusionalisme lama yang memandang institusi negara sebagai suatu hal yang statis dan terstruktur, pendekatan kelembagaan baru memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu.[1] Kelembagaan baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis atau perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku gugusan luhur atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan perkara massa itu. [1] Bentuk dan sifat dari institusi dipilihkan oleh aktor beserta juga dengan segala pilihannya.[1]

Sumber rujukan

  1. ^ a b c d e f g h i j k Budiardjo, Miriam (2008) Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
  2. ^ a b (Inggris)Goodin, Robert E. et al. (ed.) (1996) A new Handbook of Political Science. Oxford: Oxford University Press.
  3. ^ a b c d e f g h i (Inggris)Peters, B. Guy (1999) Institutional in Political Science: The New Institutionalism. New York: Continuum, Bab 1

Pranala luar

Cabang utama dalam Ilmu sosial
 
Antropologi  · Komunikasi  · Studi budaya · Demografi · Ekonomi · Akuntansi · Pendidikan · Gerontologi · Sejarah  · Geografi manusia  · Ilmu pengetahuan informasi · Pengembangan international  · Hukum · Linguistik  · Manajemen · Studi media · Ilmu politik · Psikologi  · Karya sosial · Sosiologi
 
Portal · Indeks · Publikasi

[abye bawamenewi]



Sumber :
kategori-antropologi.kurikulum.org, wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, sepakbola.biz, dsb.