Ilmu politik

Ilmu politik yaitu cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset.

Tinjauan

Niccolò Machiavelli, seorang ilmuwan politik berpengaruh.

Ilmuwan politik mendalami alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan termasuk pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik. Mereka mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan memeriksa bermacam faktor, termasuk stabilitas, keadilan, kesejahteraan materiil, dan kedamaian. Sebagian ilmuwan politik berupaya mengembangkan ilmu ini secara positif dengan menerapkan analisis politik. Sedangkan yang lain menerapkan pengembangan secara normatif dengan menciptakan saran kebijakan khusus.

Studi tentang politik diperumit dengan seringnya keterlibatan ilmuwan politik dalam anggota politik, karena pengajaran mereka biasanya memberikan kerangka pikir yang digunakan komentator lain, seperti jurnalis, kelompok minat tertentu, politikus, dan peserta anggota pilihan umum kepada menganalisis permasalahan dan menerapkan pilihan. Ilmuwan politik bisa berperan sebagai penasihat kepada politikus tertentu, atau bahkan berperan sebagai politikus itu sendiri. Ilmuwan politik bisa terlihat bekerja di pemerintahan, di partai politik, atau memberikan pelayanan publik. Mereka bisa bekerja di Lembaga Swadaya Penduduk (LSM) atau pergerakan politik. Dalam bermacam kapasitas, orang yang dididik dan dilatih dalam ilmu politik bisa memberi nilai tambah dan menyumbangkan keahliannya pada perusahaan. Perusahaan seperti wadah pemikir (think-tank), institut riset, lembaga polling dan hubungan penduduk sering mempekerjakan ilmuwan politik.

Pendekatan dalam ilmu politik

Terdapat jumlah sekali pendekatan dalam ilmu politik. [1] Di sini hanya akan dibahas tentang tiga pendekatan saja, yakni pendekatan institusionalisme (the old institutionalism), pendekatan perilaku (behavioralism) dan pilihan rasional (rational choice), serta pendekatan kelembagaan baru atau the new institutionalism. Ketiga pendekatan ini mempunyai prosedur pandangnya tersendiri dalam mengkaji ilmu politik dan mempunyai kritik terhadap pendekatan yang lain.[1]

Pendekatan institusionalisme

Pendekatan institusionalisme atau kelembagaan mengacu pada negara sebagai fokus kajian utama. [1] Setidaknya, benar dua jenis atau pemisahan institusi negara, yakni negara demokratis yang benar pada titik "pemerintahan yang baik" atau good governance dan negara otoriter yang benar pada titik "pemerintahan yang jelek" atau bad governance dan selanjutnya berkembang lagi dengan jumlah varians yang mempunyai sebutan nama yang berbeda-beda.[2] Namun, pada dasarnya—jika dikaji secara krusial, bangun pemerintahan dari jenis-jenis institusi negara tersebut tetap akan terbagi lagi menjadi dua yakni masalah selang "baik" dan "buruk" tadi.[2]

Bahasan tradisional dalam pendekatan ini menyangkut diantaranya sifat undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen dan sebagainya.[1] Dengan ujar lain, pendekatan ini meliputi unsur legal maupun institusional.[1]

Setidaknya, benar lima karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni:

  • Legalisme (legalism), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah pusat dalam mengatur hukum;[3]
  • Strukturalisme, yakni berpusat pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan bangun dan bangun itu pun bisa menentukan perilaku seseorang;[3]
  • Holistik (holism) yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik alih-alih dalam memeriksa lembaga yang "bersifat" individu seperti legislatif;[3]
  • Analisis normatif atau normative analysis yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan good government.[3]

Pendekatan perilaku dan pilihan rasional

Salah satu pemikiran pokok dalam pendekatan perilaku ialah bahwa tidak benar gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena pembahasan seperti itu tidak jumlah memberikan informasi mengenai anggota politik yang sebenarnya.[1] Sementara itu, inti "pilihan rasional" ialah bahwa individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik dan sebagai makhluk yang rasional selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang diasumsikannya kepentingan diri sendiri.[1] Kedua pendekatan ini (perilaku dan pilihan rasional), mempunyai fokus utama yang sama yakni individu atau manusia. Meskipun begitu, penekanan kedua pendekatan ini tetaplah berbeda satu sama yang lain.

Adapun aspek yang ditekankan dalam pendekatan ini adalah:

  • Menekankan pada teori dan metodologi. Dalam mengembangkan studi ilmu politik, teori bermanfaat kepada menjelaskan bermacam fenomena dari keberagaman di dalam penduduk.[3]
  • Tidak menerima pendekatan normatif. Kaum behavioralis tidak menerima hal-hal normatif yang dikaji dalam pendekatan institusionalisme karena pendekatan normatif dalam upaya menciptakan "pemerintahan yang baik" itu bersifat bias.[3]
  • Menekankan pada analisis individual. Kaum behavioralis menganalisis letak atau pengaturan aktor politik secara individual karena fokus analisisnya memang tertuju pada analisis perilaku individu.[3]
  • Masukan (inputism) yang memperhatikan masukan dalam sistem politik (teori sistem oleh David Easton, 1953) atau tidak hanya ditekankan pada bangunnya saja seperti dalam pendekatan institusionalisme.[3]

Pendekatan kelembagaan baru

Pendekatan kelembagaan baru atau the new institutionalism lebih merupakan suatu visi yang meliputi sebagian pendekatan lain, bahkan sebagian bidang ilmu pengetahuan lain seperti ekonomi dan sosiologi.[1] Berbeda dengan institusionalisme lama yang memandang institusi negara sebagai suatu hal yang statis dan terstruktur, pendekatan kelembagaan baru memandang negara sebagai hal yang bisa diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu.[1] Kelembagaan baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis atau perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok agung atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan cara massa itu. [1] Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh aktor beserta juga dengan segala pilihannya.[1]

Sumber rujukan

  1. ^ a b c d e f g h i j k Budiardjo, Miriam (2008) Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
  2. ^ a b (Inggris)Goodin, Robert E. et al. (ed.) (1996) A new Handbook of Political Science. Oxford: Oxford University Press.
  3. ^ a b c d e f g h i (Inggris)Peters, B. Guy (1999) Institutional in Political Science: The New Institutionalism. New York: Continuum, Bab 1

Pranala luar

Cabang utama dalam Ilmu sosial
 
Antropologi  · Komunikasi  · Studi tipu daya budi · Demografi · Ekonomi · Akuntansi · Anggota mendidik · Gerontologi · Sejarah  · Geografi manusia  · Ilmu pengetahuan informasi · Pengembangan international  · Hukum · Linguistik  · Manajemen · Studi media · Ilmu politik · Psikologi  · Karya sosial · Sosiologi
 
Portal · Indeks · Publikasi

[abye bawamenewi]



Sumber :
id.wikipedia.org, andrafarm.com, kategori-antropologi.pahlawan.web.id, wiki.edunitas.com, dsb.